JAWABAN KELOMPOK 1 PERBANDINGAN MILITER BRAZIL DAN INDONESIA

Jawaban Perpol Perbandingan Peran Militer Brazil dan Indonesia

1. Karena latar belakang militer yang kompetensinya lebih menjangkau pada aspek pertahanan dan keamanan, sehingga manajemen dalam aspek ekonomi suatu negara kurang bisa diterapkan secara tepat. Selain itu, militer juga sesungguhnya dituntut untuk tidak berhubungan dengan hal-hal yang yang berhubungan dengan masalah ekonomi karena hal tersebut bukan termasuk bidang mereka. Sedangkan mengenai hubungan sipil dan militer yang sulit disatukan dalam kerangka pemerintahan, didasari suatu faktor, yaitu adanya intervensi yang berlebihan. Saat salah satu pihak mencoba intervensi dan mencoba menggunakan kekuasaannya secara menyimpang, contohnya Goulart (sipil) yang mengintervensi mutasi militer, ini menyebabkan militer marah dan menjatuhkan Goulart.

Selain itu, terkadang keterlibatan militer dalam suatu pemerintahan menyebabkan pemerintah berjalan otoriter dan cenderung mengarah kepada kepentingan satu pihak saja, yaitu militer. Hal ini menyebabkan sipil tidak mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan, padahal yang terpenting adalah memperjuangkan kepentingan sipil, sehingga akan menjadi suatu hal yang sulit untuk mempersatukan sipil dan militer dalam suatu pemerintahan. Tapi jika kedua belah pihak dapat menerapkan check and balances, maka bukan tidak mungkin hubungan militer dan sipil bisa berjalan selaras.

Keterlibatan militer dalam politik juga mempunyai peran terhadap kestabilan ekonomi di suatu negara. Peran militer ini tidak selalu berdampak buruk terhadap keadaan ekonomi negara tersebut, misalnya dalam studi kasus Brazil dimana keterlibatan militer pada pemerintahan Figueiredo digunakan untuk membantu demokratisasi Brazil yang menyebabkan Brazil mampu melakukan transisi politik secara damai dan lancar. Hal ini otomatis memberikan kestabilan ekonomi bagi Brazil. Namun dalam hal lain keterlibatan militer tidak dapat dipungkiri juga dapat memberikan dampak negatif terhadap ekonomi suatu negara, seperti halnya studi kasus di era Soeharto dimana sistem pemerintahan militer cenderung menyebabkan penguasaan bidang-bidang tertentu oleh militer secara dominan. Hal ini menimbulkan pemusatan kekuasaan dan pembangunan di area tertentu, kemudian kesejahteraan yang tidak merata, sehingga pada akhirnya terjadi ketidakstabilan ekonomi negara.
(Dijawab oleh : 23161, 23162, 23164)

2. Meskipun pada dasarnya profesionalisme militer yang kami maksud bukan terkait dengan jenisnya yang telah Anda sebutkan, yakni Profesionalisme Konvensional dan Profesionalisme Baru, melainkan mengenai profesionalisme dalam satu kesatuan yang tentunya mampu memperkuat entitas militer baik di Brasil maupun di Indonesia. Mengenai profesionalisme, keberadaan Profesionalisme Baru merupakan bentuk penyempurnaan dari wujud profesionalisme sebelumnya, yakni Profesionalisme Konvensional. Sebelumnya tentara hanya dibekali dengan kemahiran dalam berperang, berstrategi, dan bersenjata, sedangkan dalam perkembangannya tentara perlu diberikan pemahaman mengenai permasalahan ekonomi dan sosial politik mengingat besarnya peran mereka dalam bidang pertahanan dan keamanan yang tentunya terkait erat dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut bukan berarti berfungsi untuk menunjang tentara untuk dapat memasuki “dunia politik” dan mengesampingkan tugasnya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, namun pemahaman tersebut ditujukan untuk menambah wawasan mereka. Sementara itu, profesionalisme yang kami bahas dalam dua kalimat terakhir dalam bab Penutup adalah profesionalisme militer secara keseluruhan dimana militer seharusnya berperan secara optimal dan profesional dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Artinya, militer fokus terhadap hal pertahanan keamanan, sementara untuk urusan politik akan dipercayakan pada praktisi politik.
(Dijawab oleh : 23153)

3 dan 4. Demokrasi Brazil adalah "demokrasi dari atas," Figueiredo hanya meneruskan usaha dari presiden sebelumnya yaitu Geisel untuk mengusahakan demokratisasi. Contoh militer yang mengawasi adalah ketika Pemilu dimana Jose Sarney terpilih presiden yang berasal dari warga sipil, disana militer mengawasi proses Pemilu. Masalah demokrasi yang bertentangan dengan militer, mungkin itu berasal dari prinsip pribadi Geisel, karena sebenarnya ada juga pihak-pihak yg menentang. Namun, Geisel (presiden sebelum Figueiredo, tidak dibahas oleh kelompok karena diluar tahun pembahasan) tetap memulai dengan mengizinkan para politisi kembali mengambil tempat di federal offices, dan dia menunjuk Figueriedo karena menganggap Figueiredo memiliki pandangan yang sama dengannya sehingga bisa melanjutkan demokratisasi.
(Dijawab oleh : 23172)