Pertanyaan
1. Apakah sebenarnya pembagian kekuasaan berdasarkan etnis di Lebanon sudah tepat dan efektif? Jika sudah kenapa? Jika belum, kemudian bentuk yang seperti apakah yang efektif? (Lutfi Purnahasna)
2. Di Malaysia, suku asli selalu memiliki kekuasaan lebih sehingga menjadi yang dominan. Keadaan Malaysia ‘dikuasai’ etnis melayu ini apakah sudah merupakan bentuk yang tepat? Dan membiarkan etnis lain hanya nrimo dengan keadaan seperti itu? (Lutfi Purnahasna)
3. Salah satu kesimpulan yang diajukan kelompok III ialah bahwa, “Pembagian kedudukan/posisi dalam pemerintahan Lebanon lebih terstruktur, dibandingkan Malaysia yang tidak terstruktur sehingga tetap terjadi dominasi dari etnis Melayu…”
Bukankah memang demikian struktur pemerintahan Malaysia (terdiri dari etnis Melayu), sesuai dengan Konstitusi Malaysia Pasal 153 dan konsep (rasialis) ‘Ketuanan Melayu’ yang telah diakui, bahkan sejak sebelum Malaysia berdiri sebagai suatu negara? (Ulya Amaliya)
4. Bagaimanakah peran pemerintah, NGO dan civil society dalam mengatasi problematika tersebut? (Luthfan Herdyanto)
5. Dengan latar belakang dari golongan-golongan tertentu tersebut apakah mereka kemudian membawa kepentingan golongannya dalam menjalankan roda pemerintahan di Lebanon? (Izzah Annisa)
6. Apakah kepentingan yang mereka bawa tersebut merupakan salah satu faktor tersendatnya efektivitas roda pemerintahan Lebanon yang berdasarkan perwakilan agama dalam struktur pemerintahan? (Izzah Annisa)
7. Faktor agama juga ikut berperan dalam bidang politik di Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar hukum serta aturan yang diterapkan di Malaysia didasarkan pada hukum Islam baik pada bidang politik, ekonomi, pendidikan dan sosial. Bagaimana tanggapan anda terhadap hal ini? (Izzah Annisa)
8. Bagaimana elit politik Lebanon memandang keberadaan Hizbullah ini, yang seolah-olah mencerminkan perlawanan mereka kepada Israel atas nama segenap bangsa dan negara ? (Mohammad Reyhanougy S)
9. Jika Melayu diberikan kursi politik dan ekonomi diberikan pada Cina, bagaimana sikap pemerintah malaysia pada etnis Cina dan etnis 3% yang lain? (Fauzia Gustarina Cempaka Timur)
10. Sebutkan 2 saja contoh diskriminasi rasial di malaysia dalam kehidupan sehari-hari! (Alvin Thias Aditya)
11. Krisis identitas, krisis integritas, krisis nasionalisme dan krisis budaya di Malaysia adalah beberapa faktor yang akan menjadi bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu di malaysia akibat dari tinggalnya etnis melayu,cina,dan india dalam satu wadah yang disebut negara malaysia. Apakah anda setuju dengan pendapat demikian? (Alvin Thias Aditya)
Jawaban
1. Ya, cara pembagian kekuasaan memang cara yang paling efektif untuk mencapai keadilan di Lebanon. Pembagian ini bukan berdasarkan perjanjian pada tahun 1943, akan tetapi berdasarkan peraturan yang sudah diformalkan kedalam dalam konstitusi pada tahun 1990. Dalam undang-undang yang baru tersebut, pembagiannya lebih jelas dan merata. Untuk masyarakat yang multietnis dan sangat mencintai etnis seperti Lebanon memang tidak ada pilihan lain yang lebih baik selain sistem pembagian kekuasaan. Sistem ini, adalah pilihan yang paling efektif dari semua sistem yang ada. Mungkin memang bukan yang terbaik, tapi apabila dibandingkan dengan sistem-sistem yang ada saat ini, pilihan inilah yang paling efektif.
2. Sebenarnya, Malaysia tidak ‘dikuasai’ oleh etnis Melayu. Lutfi mengatakan bahwa suku asli selalu memiliki kekuasaan di Malaysia. Nah, konteks kekuasaan tidak melulu kekuasaan dalam hal politik bukan? Seperti yang telah diketauhi, sumber kekuasaan juga dapat berasal dari uang. Dan kelompok Cina, meskipun menjadi minoritas di Malaysia dapat dikatakan memegang sebagian besar perekonomian di Malaysia. Dengan kata lain, kelompok Cina juga memiliki kekuasaan di bidang ekonomi. Dan paradigmanya, terdapat korelasi yang begitu erat antara ekonomi dan politik. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Secara sendirinya sesuai kemauan atau tidak, politik mempengaruhi ekonomi dan ekonomi juga mempengaruhi politik. Bahkan sebenarnya, alasan mengapa sistem kesultanan masih dipertahankan di Malaysia hingga sekarang adalah agar eksistensi etnis Melayu tidak hilang dan digantikan etnis Cina. Karena apabila harus bersaing dengan Cina dalam bidang ekonomi, realitas mengatakan bahwa kemungkinan besar etnis Melayu akan kalah. Dengan demikian, sebenarnya perspektif bahwa Malaysia dikuasai oleh etnis Melayu tidaklah benar.
3. Maksud kami dengan 'lebih terstruktur' adalah: sistem pembagian kekuasaan di Lebanon lebih terstruktur secara sistematis, maksudnya setiap kelompok agama diberikan jatah kursi di parlemen sebesar berapa persen. Juga sudah ditentukan siapa yang menjadi presiden, dan sebagainya. Sedangkan di Malaysia, memang tercantum dalam konstitusinya, seperti yang dikatakan Ulya pasal 153, bahwa etnis Melayu memang mendapatkan hak istimewa dalam politik dan pemerintahan. Namun hal ini menurut kami dirasa kurang begitu sistematis karena tidak ada pembagian yang jelas seberapa besar hak yang didapatkan oleh etnis Melayu dan bagaimana dengan etnis-etnis yang lain. Sehingga terus terjadi dominasi dari etnis Melayu dalam politik dan pemerintahan di Malaysia.
4. Baik pemerintah, NGO maupun civil society di Malaysia sebenarnya tentu menginginkan Malaysia yang harmonis. Di Malaysia sendiri terdapat suatu NGO yang bernama Malaysian Interfaith Network di mana NGO tersebut menyediakan wadah untuk berdialoh. Walaupun mengatasnamakan keyakinan namun tidak hanya agama yang menjadi prioritas NGO ini, akan tetapi juga masalah etnis. Tujuannya, tentu saja untuk meminimalisir sentimen antar etnis karena semua etnis dapat berpartisipasi dalam dialog ini.
Sementara itu, pemerintah Lebanon sudah memiliki peran yang cukup signifikan. Seperti pada saat Perdana Mentri dan Presiden Lebanon tahun 1943 membuat perjanjian untuk melakukan pembagian kekuasaan dengan tujuan mengurangi peluang terjadinya konflik antar etnik. Juga dapat dilihat melalui konstitusi 1990 yang memuat permbagian peran yang lebih jelas dan semua etnis mendapatkan hak dalam pemerintahan. Pembuatan konstitusi-konstitusi tersebut adalah salah satu contoh implementasi penanganan konflik oleh pemerintah.
5. Sampai sekarang kami belum menemukan sumber terpercaya yang menjelaskan secara detail apakah etnis yang berkuasa membawa kepentingan golongannya dalam pemerintahannya. Akan tetapi apabila melihat ciri-ciri yang ada;
- Jenis nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat Lebanon adalah nasionalisme qaumiyah, yaitu nasionalisme yang lebih kepada kesamaan etnis yang seringkali mengalahkan_nasionalisme_kebangsaan.
- Seperti yang telah dijelaskan di paper bahwa secara sosiologis masyarakat Lebanon merupakan masyakat yang sangat terpengaruh oleh etnis dalam kehidupannya dan kebiasaan ini cenderung dapat terbawa sampai pada saat kaum tersebut memimpin.
Jadi dengan melihat ciri-ciri tersebut menurut kami sangat sulit untuk mereka tidak membawa kepentingan kelompoknya dalam pemerintahan, mereka akan ada kecendrungan untuk lebih mementingkan kepentingan kelompok dan tidak netral. Namun di sisi lain, misalnya pemerintah, telah merasa membuat kebijakan yang adil dan tidak memihak. Masyarakat yang tidak memiliki hak dalam pemerintahan akan tetap saja merasa dirugikan dan dengan tidak adanya "kaum mereka" dalam pemerintahan akan menimbulkan kebencian yang kemudian tumbuh menjadi prasangka terhadap setiap kebijakan pemerintahan yang berkuasa.
6. Ya tentu saja, karena salah satu syarat pemerintahan yang sukses adalah pemerintahan yang memiliki legitimasi terhadap rakyatnya sedangkan pemerintahan lebanon pada saat ditetapkannya kesepakatan 1943 ini tidak. Buktinya seperti penjelasan dari Ibu Siti Mutiah pada web Rilis UGM yang telah kita sebutkan di paper, yaitu pembunuhan perdana menteri Riadh ul Solh dan meletusnya Perang Saudara tahun 1956. Jadi kesimpulannya tentu saja hal tersebut dapat menghambat keefektifan pemerintahan yang berjalan karena adanya berbagai macam konflik yang menimbulkan perang dan pemberontakan.
7. Agama, memang menjadi salah satu faktor yang krusial di semua negara termasuk Malaysia. Karena agama adalah kepercayaan yang paling dasar bagi mayoritas manusia. Di kelas ibu Illien dulu pernah dijelaskan bahwa ketika Inggris membagi kekuasaan antara Cina dengan Melayu (dengan Cina memiliki kuasa di bidang ekonomi dan Melayu di bidang politik) juga ditentukan bahwa agama resmi di Malaysia adalah agama Islam karena Islam adalah agama mayoritas masyarakat etnis Melayu. Dan sebagai agama resmi negara, tentu Islam mempengaruhi kehidupan sosial dan mungkin juga politik di Malaysia.
8. Ada elite politik yang mendukung hizbullah, namun juga ada elite politik yang kontra hizbullah. Di Lebanon sendiri Hizbullah memang memiiki peranan yang sangat penting karena dengan adanya Hizbullah memberikan "taring" bagi Lebanon dalam menghadapi Israel. Apabila menyinggung soal dukungan, Hizbullah mendapatkan dukungan dari elite politik dan rakyat di Lebanon yang kontra terhadap Lebanon. Serangan Juli-Agustus 2006 memperlihatkan kehebatan Hizbullah yang dapat memukul mundur pasukan Israel, sejumlah tank mutakhir milik Israel dihajar habis oleh peluru-peluru kendali yang paling mutakhir.(http://bataviase.co.id/node/199115)
9. Sebelumnya sudah ada kontrak sosial nasional yang dibentuk pada tahun 1957 ketika kemerdekaan, yang isinya adalah kesepakatan dan pengakuan untuk memberi orang pribumi Melayu hak-hak khusus dibandingkan etnis lain. Sebagai gantinya, etnis-etnis lain itu diberikan kewarganegaraan. Suka atau tidak suka, kesepakatan ini sudah ada dan tak dapat diganti. Ketika kelompok minoritas mulai protes dengan hak-hak istimewa pribumi Melayu, pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Setidaknya itulah yang dikatakan PM Najib Tun Razak. Bahkan ia mengatakan bahwa kesepakatan itulah penentu kelangsungan kehidupan Malaysia dan suka tidak suka harus dihormati.
10. Sejauh ini, diskriminasi di Malaysia memang dapat diminimalisirkan. Namun bukan berarti prilaku-prilaku diskriminatif tersebut hilang. Dalam kehidupan sehari-hari Malaysia, masih ditemukan beberapa tindakan diskriminatif. Misalkan saja, etnis Cina yang beberapa kali didiskriminasi oleh Melayu melalui peraturan-peraturan pemerintah yang lama kelamaan dirasa meminggirkan mereka di bidang ekonomi. Akan tetapi kaum yang paling sering menerima perlakuan diskriminatif adalah kaum hindraf atau kaum India. Berikut adalah beberapa contohnya:
- Di era Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad, kaum hindraf ini didiskriminasikan dalam hal politik. Kebebasan berekspresi mereka benar-benar ditekan. Partai yang mewakili kaum India dikatakan gagal memainkan peran untuk menuntut hak-hak yang lebih baik bagi kaum India.
- Mayoritas kaum Hindraf tidak memiliki kartu identitas (semacam KTP). Buruh-buruh India ini tidak memiliki sistem kartu identitas yang diwajibkan kepada seluruh rakyat Malaysia sehingga mereka berserah 100% kepada majikan ladang.
11. Ya, memang benar bahwa krisis identitas, krisis integritas, krisis nasionalisme dan krisis budaya di Malaysia adalah beberapa faktor yang dapat menjadi bom waktu. Namun kami tidak setuju dengan pendapat Alvin. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah, apabila Alvin mengatakan faktor-faktor tersebut ‘akan’ menjadi bom waktu, maka kami mengatakan bahwa faktor-faktor tersebut ‘dapat’ menjadi bom waktu. Masalah krisis identitas, integritas, nasionalisme dan budaya bukan hanya masalah yang dihadapi oleh Malaysia. Hampir semua bangsa di dunia menghadapi masalah tersebut dalam mempertahankan integrasi negaranya. Dan apakah hal tersebut akan menjadi bom waktu atau tidak, itu tergantung dengan pengelolaan konflik oleh masyarakat-masyarakat di negara tersebut.
Setiap negara pasti memiliki konflik, tanpa konflik justru bisa dikatakan negara tersebut abnormal. Yang diperhatikan adalah, bagaimana konflik-konflik tersebut dapat dimanajemenkan sehingga tidak berubah menjadi kekerasan.
No comments:
Post a Comment