8 Desember :
kelompok 6 Perbandingan Partisipasi Politik dan China
Koordinator Amir Abdul Aziz
kelompok 7 Perbandingan Ekonomi India dan Indonesia
Koordinator Ade Yoga
15 Desember :
kelompok 8 Perbandingan Sistem Pertahanan Rusia dan AS
Koordinator Novandar Dwi A
22 Desember :
Kelompok 1 Perbandingan Militer Brazil dan Indonesia
Koordinator : Rifky Akbar
29 Desember :
Kelompok 2 Perbandingan Partai Politik Australia dan Inggris
Koordinator : Ghulam Ubaidah
Kelompok 3 Perbandingan Sistem Politik Malaysia dan Lebanon
Koordinator : Faelasufa
Sunday, December 12, 2010
Tuesday, December 7, 2010
JAWABAN KELOMPOK 2 PERBANDINGAN PARTAI POLITIK AUSTRALIA DAN INGGRIS
Pertanyaan Rifky Akbar :
1) Di kedua negara tersebut, siapakah sebenarnya yang lebih concern terhadap isu Global Warming, apakah PM masing-masing negara atau sebenarnya justru Partai Buruh yang menginisiasi hal tersebut?
2) Apakah ada kaitan antara jatuhnya kedua PM dengan kebijakan mengenai Global Warning yang mereka kampanyekan pada saat kepemimpinan mereka? Selain itu, bagaimana tanggapan negara-negara UE dalam merespon desakan Gordon Brown untuk mengurangi emisi di UE?
Makasih.
Assalamualaikum. Sebelumnya kami berterimakasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pembahasan kelompok kami. Disini, saya Anissa Setyaningtyas dan Nurun nisa’ akan mencoba menjawab pertanyaan dari kak Rifky,
1) Menurut kami, dalam hal ini baik PM maupun Partai buruh sama-sama concern dalam menangani masalah Global Warming. Seperti yang telah kita ketahui, Partai Buruh merupakan partai yang sangat memperhatikan kepentingan kaum Minoritas, tak terkecuali masalah lingkungan. Oleh karena itu, sebagai kendaraan politik bagi Rudd dan Brown, tentu partai buruh akan terlibat dalam pengambilan keputusan oleh keduanya PM yang mempunyai background dari partai tersebut, apalagi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masalah lingkungan merupakan masalah yang minoritas yang krusial bagi mereka. Disamping itu, Rudd dan Brown sama-sama peduli kepada masalah lingkungan. Yang menarik disini, baru dalam pemerintahan Rudd dan Brown, Protokol Kyoto ditandangani oleh Australia dan Inggris. Padahal, pada PM sebelumnya, kedua negara tersebut tidak setuju akan adanya pengurangan emisi gas dan tidak bersedia menandatangani protocol Kyoto. Hal ini menunjukkan bahwa kedua PM dengan dukungan dari partai buruh sangat peduli terhadap lingkungan. Namun jika ditanya siapa yang lebih peduli terhadap isu ini, Gordon Brown jelas lebih peduli sebagaimana kita bisa melihat usahanya untuk mengajak negara-negara di dunia terutama Eropa, agar memberikan tanggapan yang serius terhadap protokol kyoto. Perannya jauh lebih besar dibanding Rudd dengan tidak hanya menyerukan perlunya peduli lingkungan kepada negara sendiri, seperti yang dilakukan oleh Rudd.
2) Menurut kami, isu ini tidak menyebabkan jatuhnya perdana menteri kedua negara tersebut. Karena masing-masing PM tersandung isu (yang bukan isu lingkungan) sebelum mereka meninggalkan kursi jabatan mereka. Gordon Brown lengser karena menuai banyak kecaman dari rakyat inggris yang menganggapnya terlalu menjadikan AS sebagai patokan. Ketidakmampuan Brown dalam mengentaskan dan menyelamatkan partai buruh yang terjerembab ke dalam perang Irak yang berlangsung pada masa Blaire memperkuat dugaan rakyat tersebut sehingga Brown lengser dari kursinya. Sementara Rudd, yang baru saja lengser tahun ini kemudian digantikan oleh Julia Gillard, mendapatkan sandungan atas konsepnya yang ia sebut dengan “Big Australia” yang diungkapkan dalam pidatonya pada Oktober 2009 lalu. Jadi, disini jelas bukan isu lingkungan terkait protokol kyoto yang menjadikan hengkangnya Brown dan Rudd dari jabatan mereka.
Terima kasih atas pertanyaannya. Maaf apabila jawaban yang kami berikan kurang memuaskan.
Anissa Setyaningtyas (09/ 280318/ SP/ 23181)
Nurun Nisa’ (09/280365/SP/23187)
Pertanyaan Kurnia Sari Aziza :
1. Apakah ada pengaruh dari 'kelompok kepentingan' yang menyebabkan kedua perdana menteri tersebut memenangkan pemilu dan menjadikan isu lingkungan sebagai isu yang utama?
Kalau di Australia, saya pernah mendengar ada Green Party yang turut berpengaruh pada kemenangan Rudd. Seberapa besar pengaruh Green Party tersebut terhadap kemenangan Rudd dan Partai Buruh dalam Pemilu Australia dan apakah juga memiliki pengaruh terhadap ratifikasi Australia pada Protokol Kyoto?
Dan apakah di Inggris, juga terdapat kelompok kepentingan seperti Green Party yang mempengaruhi kemenangan Brown dan membawa isu lingkungan?
2. Bagaimana action Julia Gillard dan David Cameron sebagai penerus Kevin Rudd dan Gordon Brown? Apakah mereka melanjutkan program lingkungan (pengurangan emisi) yang dijalankan oleh Rudd dan Brown? (terutama Julia Gillard karena sama-sama berasal dari Partai Buruh yang gencar mengangkat isu low politics, seperti isu lingkungan)
Jawab :
1. Dalam perkembangannya, Green Party semakin mendapat tempat di hati masyarakat Australia karena salah satu gerakannya adalah terus mendukung energi terbarukan dan mengedepankan upaya efisiensi energi, dan terus menyarankan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Menurut kami, isu lingkungan yang semakin ramai dibahas tentu saja membuat Green Party adalah sarana yang tepat bagi Kevin Rudd untuk meningkatkan dukungan kepada dirinya.
Maaf, namun kami belum menemukan literatur yang mengindikasikan bahwa kemenangan Brown turut dipengaruhi oleh kelompok kepentingan seperti Green Party di Australia.
2. Julia Gillard juga meneruskan kebijakan Kevin Rudd yang mendukung upaya penyelamatan lingkungan, terlihat dari kesepakatan yang terjadi dengan Green Party dalam upaya penanganan perubahan iklim. Namun David Cameron tidak terlihat aktif meneruskan kebijakan Gordon Brown mengenai penanganan perubahan iklim. Cameron lebih fokus kepada upaya membina hubungan baik yang lebih condong ke Barat dan upaya-upaya perdamaian seperti dalam konflik-konflik di Timur Tengah.
Pertanyaan Luthfi :
1. saya masih bingung sebenarnya isu global warming disini posisinya bagaimana?
apakh hany menjadi isu untuk mengangkat popularitas PM yang akan atau sedang menjabat?
ataukah menjadi isu yang serius bagi kedua negara untuk ditangani?
selanjutnyaa, bagaimana aksi nyata dari pemerintah kedua negara terhadap isu global warming?
karena bagi saya kedua negara diatas terlihat "pasif".
Jawab :
1. Menurut kelompok kami, pada awalnya isu lingkungan memang diposisikan oleh kedua tokoh diatas dalam hal “bagaimana isu tersebut dapat meningkatkan popularitas dan dukungan”. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemudian isu ini menjadi isu yang cukup penting bagi kedua negara, karena dunia sedang mengalami masalah yang sama, yaitu perubahan iklim yang tidak menentu serta masalah lingkungan lainnya. Dalam hal ini, kami kurang setuju terhadap pendapat saudara yang menyatakan bahwa kedua negara terlihat pasif. Kedua pemimpin negara telah berani mengambil langkah revolusioner yaitu meratifikasi Protokol Kyoto, bahkan turut berupaya mendesak negara-negara industri maju lainnya untuk bersama-sama memerangi peningkatan pemanasan global.
Pertanyaan Ulya :
1. Berbicara mengenai Partai Buruh, nampaknya partai tersebut begitu populer dan terdapat di sejumlah negara mulai dari Brazil, Belanda, Turki, Korea Selatan, bahkan di Indonesia pun ada (partai peserta pemilu 1999&2004). Apakah terdapat suatu kesamaan latar belakang pendirian partai tersebut di sejumlah negara di dunia (pada umumnya), dan kesamaan latar belakang pendirian partai tersebut di Australia dan Inggris (pada khususnya)? Misalnya, suatu gerakan revolusi buruh di dunia, atau fenomena lainnya. Dan apakah terdapat relasi antara keseluruhan Partai Buruh di segenap negara, serta relasi antara Partai Buruh di Australia dan Inggris? Misalnya koordinasi melalui badan ILO di PBB, atau bentuk relasi lainnya.
Jawab :
Pada dasarnya latar belakang utama atau dasar utama pendirian partai buruh ditiap negara itu sama yaitu untuk mengangkat dan mengedepankan kepentingan buruh, termasuk di Inggris dan Australia. Sedangkan dasar atau latar belakang pendukung pendirian partai buruh tersebut tergantung pada kebijakan politik domestic ditiap negara, jadi umumnya akan berbeda. Di Australia latar belakang pendukung pendirian partai buruh adalah dikarenakan kelompok konservatif disana cenderung menekan kelas menengah. Sedangkan kaum buruh disana dikenakan wajib militer sejak perang dunia, oleh karena itu mereka merasa dirugikan. lalu didirikan \lah partai buruh untuk mengedepankan kepentingan para buruh di Australia. Berbeda dengan Australia, di Inggris kelompok konservatifnya justru tidak peka terhadap isu sosial. Kemudian didirikanlah partai buruh, dimana sebagai kelas menengah mereka menjadi trigger untuk mengangkat isu sosial.
Sebagai bekas negara jajahan/persemakmuran Inggris tentunya wajar apabila Australia mengadopsi beberapa kebijakan dan system pemerintahan yang terdapat di Inggris. Namun dalam hal relasi antara partai buruh kedua pihak, tidak ada relasi yang jelas didalamnya. Karena pada dasarnya kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara mengikuti perkembangan domestiknya. Namun satu relasi yang jelas adalah kedua partai buruh tersebut mengedepankan kepentingan buruh dan isu sosial sebagai latar belakang pendiriannya.
Pertanyaan Izzah :
1. Saya masih agak bingung dengan pernyataan kalian yang menyatakan bahwa “Gordon Brown memiliki ruang lingkup tindakan yang lebih luas dalam memperjuangkan isu lingkungan. Tidak hanya di negaranya saja tetapi juga mendesak negara maju dan berkembang lainnya untuk ikut terlibat dalam mengatasi perubahan iklim. Sementara di lain pihak, Rudd lebih fokus melaksanakannya di dalam negeri”. Sebenarnya faktor apakah yang membedakan upaya dan jangkauan lingkup penyebaran isu lingkungan kedua PM ini dalam memperjuangkan isu tersebut? Menurut kalian apakah kedua tindakan berbeda yang dilakukan oleh masing-masing PM ini cukup efektif untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan terutama masyarakat dalam negaranya sendiri?. Karena menurut saya perusahaan-perusahaan besar – seperti Tesco Supermarket dari Inggris atau pun Corporate Express dari Australia – yang seringkali ikut andil dalam pencemaran dan pengrusakan lingkungan dalam produksinya, tidak akan begitu saja setuju untuk mengurangi produksi mereka guna menurunkan emisi gas yang dianjurkan oleh pemerintah. Bagaimana tanggapan kalian terhadap hal ini?
Jawab :
Pada dasarnya Rudd lebih mengacu ke domestic karena sebelum terpilih menjadi PM, Rudd menggunakan isu lingkungan untuk menjadi senjata melawan Howard yang tidak terlalu mementingkan isu lingkungan. Sehingga Rudd mengkampanyekantentang isu lingkungan dan berusaha memenuhi janji-janjinya. Usaha Rudd ini efektif karena masyarakat Australia sangat mendukung program peratifikasian protocol Kyoto. Berbeda dengan Rudd, Brown beranggapan bahwa ancaman perubahan iklim juga mengancam Inggris karena dampak adri perubahan iklim tersebut akan menyebabkan banyak bencana di Inggris. Sehingga Brown lebih focus untuk mengajak negara-negara lain untuk menyukseskan konferensi iklim yang dilaksanakan di London. Jadi bisa disimpulkan bahwa hal-hal diatas merupakan dasar yang melatarbelakangi mengapa Rudd lebih focus ke dalam sedangkan Brown mengarah ke luar. Usaha keduanya bisa dibilang efektif karena banyaknya respon posotif yang didapatkan dari orang-orang yang termasuk dalam ruang lingkup cakupan mereka.
Pertanyaan Dania :
1. Menurut saya pertanyaan dari saudari Ulya Amaliya sangat bagus. Yaitu mengenai relasi antara kedua partai buruh ini. Karena hubungan kedua negara sangat dekat, Australia merupakan anggota dari persemakmuran Inggris. Dan dalam konstitusi Australia pun, Ratu Inggris masih memegang jabatan tertinggi yang diwakilkan oleh seorang Gubernur Jenderal (meskipun dalam prakteknya, gubernur jenderal hanya berperan sebagai simbol). Jadi apakah ada relasi antara partai buruh ini di kedua negara? Khususnya dalam isu lingkungan yang menjadi pokok bahasan utama paper ini.
2. Apakah kebijakan tiap perdana menteri mengenai isu global warming didukung oleh anggota legislative dari partainya masing-masing, (sehingga kalian bisa menyebutkan bahwa membandingkan kebijakan perdana menteri merupakan hal relevan bila ingin membandingkan partai politiknya)? Karena menurut saya, dalam pengambilan keputusan, umumnya seorang perdana menteri tidak bisa untuk tidak memerdulikan pendapat kelompok kepentingan yang belum tentu sejalan dengan kebijakan partainya. Namun demikian saya memang mengakui, bahwa secara umum partai buruh selalu mengangkat isu-isu minoritas seperti juga isu global warming ini.
Jawab :
1. Sama dengan jawaban pertanyaan Ulya nomor 1
2. Bila ditinjau dari kebijakan mengenai isu lingkungan, yaitu peratifikasian protocol kyoto, Rudd tentu mendapatkan dukungan dari parlemen. Karena selain itu isu yang memang ia angkat sebagai program kerjanya, penduduk setempat juga memberikan respo yang positif terhadap hal ini. Namun saat Rudd menetapkan kebijakan ekstrim berupa 40% pajak tambang ia mendapatkan penentangan dari parlemen. Hal ini disebabkan karena banyak pengusaha yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Sedangkan untuk Brown, karena kebijakannya lebih eksternal, tentunya tidak ada hambatan di parlemen. Terlebih lagi mengingat posisi Inggris yang penting di Eropa. Lalu sebagai bukti dari persetujuan parlemen Rudd mengadakan konferensi iklim di London yang dihadiri oleh petinggi negara dan ahli-ahli iklim seluruh dunia.
1) Di kedua negara tersebut, siapakah sebenarnya yang lebih concern terhadap isu Global Warming, apakah PM masing-masing negara atau sebenarnya justru Partai Buruh yang menginisiasi hal tersebut?
2) Apakah ada kaitan antara jatuhnya kedua PM dengan kebijakan mengenai Global Warning yang mereka kampanyekan pada saat kepemimpinan mereka? Selain itu, bagaimana tanggapan negara-negara UE dalam merespon desakan Gordon Brown untuk mengurangi emisi di UE?
Makasih.
Assalamualaikum. Sebelumnya kami berterimakasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pembahasan kelompok kami. Disini, saya Anissa Setyaningtyas dan Nurun nisa’ akan mencoba menjawab pertanyaan dari kak Rifky,
1) Menurut kami, dalam hal ini baik PM maupun Partai buruh sama-sama concern dalam menangani masalah Global Warming. Seperti yang telah kita ketahui, Partai Buruh merupakan partai yang sangat memperhatikan kepentingan kaum Minoritas, tak terkecuali masalah lingkungan. Oleh karena itu, sebagai kendaraan politik bagi Rudd dan Brown, tentu partai buruh akan terlibat dalam pengambilan keputusan oleh keduanya PM yang mempunyai background dari partai tersebut, apalagi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masalah lingkungan merupakan masalah yang minoritas yang krusial bagi mereka. Disamping itu, Rudd dan Brown sama-sama peduli kepada masalah lingkungan. Yang menarik disini, baru dalam pemerintahan Rudd dan Brown, Protokol Kyoto ditandangani oleh Australia dan Inggris. Padahal, pada PM sebelumnya, kedua negara tersebut tidak setuju akan adanya pengurangan emisi gas dan tidak bersedia menandatangani protocol Kyoto. Hal ini menunjukkan bahwa kedua PM dengan dukungan dari partai buruh sangat peduli terhadap lingkungan. Namun jika ditanya siapa yang lebih peduli terhadap isu ini, Gordon Brown jelas lebih peduli sebagaimana kita bisa melihat usahanya untuk mengajak negara-negara di dunia terutama Eropa, agar memberikan tanggapan yang serius terhadap protokol kyoto. Perannya jauh lebih besar dibanding Rudd dengan tidak hanya menyerukan perlunya peduli lingkungan kepada negara sendiri, seperti yang dilakukan oleh Rudd.
2) Menurut kami, isu ini tidak menyebabkan jatuhnya perdana menteri kedua negara tersebut. Karena masing-masing PM tersandung isu (yang bukan isu lingkungan) sebelum mereka meninggalkan kursi jabatan mereka. Gordon Brown lengser karena menuai banyak kecaman dari rakyat inggris yang menganggapnya terlalu menjadikan AS sebagai patokan. Ketidakmampuan Brown dalam mengentaskan dan menyelamatkan partai buruh yang terjerembab ke dalam perang Irak yang berlangsung pada masa Blaire memperkuat dugaan rakyat tersebut sehingga Brown lengser dari kursinya. Sementara Rudd, yang baru saja lengser tahun ini kemudian digantikan oleh Julia Gillard, mendapatkan sandungan atas konsepnya yang ia sebut dengan “Big Australia” yang diungkapkan dalam pidatonya pada Oktober 2009 lalu. Jadi, disini jelas bukan isu lingkungan terkait protokol kyoto yang menjadikan hengkangnya Brown dan Rudd dari jabatan mereka.
Terima kasih atas pertanyaannya. Maaf apabila jawaban yang kami berikan kurang memuaskan.
Anissa Setyaningtyas (09/ 280318/ SP/ 23181)
Nurun Nisa’ (09/280365/SP/23187)
Pertanyaan Kurnia Sari Aziza :
1. Apakah ada pengaruh dari 'kelompok kepentingan' yang menyebabkan kedua perdana menteri tersebut memenangkan pemilu dan menjadikan isu lingkungan sebagai isu yang utama?
Kalau di Australia, saya pernah mendengar ada Green Party yang turut berpengaruh pada kemenangan Rudd. Seberapa besar pengaruh Green Party tersebut terhadap kemenangan Rudd dan Partai Buruh dalam Pemilu Australia dan apakah juga memiliki pengaruh terhadap ratifikasi Australia pada Protokol Kyoto?
Dan apakah di Inggris, juga terdapat kelompok kepentingan seperti Green Party yang mempengaruhi kemenangan Brown dan membawa isu lingkungan?
2. Bagaimana action Julia Gillard dan David Cameron sebagai penerus Kevin Rudd dan Gordon Brown? Apakah mereka melanjutkan program lingkungan (pengurangan emisi) yang dijalankan oleh Rudd dan Brown? (terutama Julia Gillard karena sama-sama berasal dari Partai Buruh yang gencar mengangkat isu low politics, seperti isu lingkungan)
Jawab :
1. Dalam perkembangannya, Green Party semakin mendapat tempat di hati masyarakat Australia karena salah satu gerakannya adalah terus mendukung energi terbarukan dan mengedepankan upaya efisiensi energi, dan terus menyarankan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Menurut kami, isu lingkungan yang semakin ramai dibahas tentu saja membuat Green Party adalah sarana yang tepat bagi Kevin Rudd untuk meningkatkan dukungan kepada dirinya.
Maaf, namun kami belum menemukan literatur yang mengindikasikan bahwa kemenangan Brown turut dipengaruhi oleh kelompok kepentingan seperti Green Party di Australia.
2. Julia Gillard juga meneruskan kebijakan Kevin Rudd yang mendukung upaya penyelamatan lingkungan, terlihat dari kesepakatan yang terjadi dengan Green Party dalam upaya penanganan perubahan iklim. Namun David Cameron tidak terlihat aktif meneruskan kebijakan Gordon Brown mengenai penanganan perubahan iklim. Cameron lebih fokus kepada upaya membina hubungan baik yang lebih condong ke Barat dan upaya-upaya perdamaian seperti dalam konflik-konflik di Timur Tengah.
Pertanyaan Luthfi :
1. saya masih bingung sebenarnya isu global warming disini posisinya bagaimana?
apakh hany menjadi isu untuk mengangkat popularitas PM yang akan atau sedang menjabat?
ataukah menjadi isu yang serius bagi kedua negara untuk ditangani?
selanjutnyaa, bagaimana aksi nyata dari pemerintah kedua negara terhadap isu global warming?
karena bagi saya kedua negara diatas terlihat "pasif".
Jawab :
1. Menurut kelompok kami, pada awalnya isu lingkungan memang diposisikan oleh kedua tokoh diatas dalam hal “bagaimana isu tersebut dapat meningkatkan popularitas dan dukungan”. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemudian isu ini menjadi isu yang cukup penting bagi kedua negara, karena dunia sedang mengalami masalah yang sama, yaitu perubahan iklim yang tidak menentu serta masalah lingkungan lainnya. Dalam hal ini, kami kurang setuju terhadap pendapat saudara yang menyatakan bahwa kedua negara terlihat pasif. Kedua pemimpin negara telah berani mengambil langkah revolusioner yaitu meratifikasi Protokol Kyoto, bahkan turut berupaya mendesak negara-negara industri maju lainnya untuk bersama-sama memerangi peningkatan pemanasan global.
Pertanyaan Ulya :
1. Berbicara mengenai Partai Buruh, nampaknya partai tersebut begitu populer dan terdapat di sejumlah negara mulai dari Brazil, Belanda, Turki, Korea Selatan, bahkan di Indonesia pun ada (partai peserta pemilu 1999&2004). Apakah terdapat suatu kesamaan latar belakang pendirian partai tersebut di sejumlah negara di dunia (pada umumnya), dan kesamaan latar belakang pendirian partai tersebut di Australia dan Inggris (pada khususnya)? Misalnya, suatu gerakan revolusi buruh di dunia, atau fenomena lainnya. Dan apakah terdapat relasi antara keseluruhan Partai Buruh di segenap negara, serta relasi antara Partai Buruh di Australia dan Inggris? Misalnya koordinasi melalui badan ILO di PBB, atau bentuk relasi lainnya.
Jawab :
Pada dasarnya latar belakang utama atau dasar utama pendirian partai buruh ditiap negara itu sama yaitu untuk mengangkat dan mengedepankan kepentingan buruh, termasuk di Inggris dan Australia. Sedangkan dasar atau latar belakang pendukung pendirian partai buruh tersebut tergantung pada kebijakan politik domestic ditiap negara, jadi umumnya akan berbeda. Di Australia latar belakang pendukung pendirian partai buruh adalah dikarenakan kelompok konservatif disana cenderung menekan kelas menengah. Sedangkan kaum buruh disana dikenakan wajib militer sejak perang dunia, oleh karena itu mereka merasa dirugikan. lalu didirikan \lah partai buruh untuk mengedepankan kepentingan para buruh di Australia. Berbeda dengan Australia, di Inggris kelompok konservatifnya justru tidak peka terhadap isu sosial. Kemudian didirikanlah partai buruh, dimana sebagai kelas menengah mereka menjadi trigger untuk mengangkat isu sosial.
Sebagai bekas negara jajahan/persemakmuran Inggris tentunya wajar apabila Australia mengadopsi beberapa kebijakan dan system pemerintahan yang terdapat di Inggris. Namun dalam hal relasi antara partai buruh kedua pihak, tidak ada relasi yang jelas didalamnya. Karena pada dasarnya kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara mengikuti perkembangan domestiknya. Namun satu relasi yang jelas adalah kedua partai buruh tersebut mengedepankan kepentingan buruh dan isu sosial sebagai latar belakang pendiriannya.
Pertanyaan Izzah :
1. Saya masih agak bingung dengan pernyataan kalian yang menyatakan bahwa “Gordon Brown memiliki ruang lingkup tindakan yang lebih luas dalam memperjuangkan isu lingkungan. Tidak hanya di negaranya saja tetapi juga mendesak negara maju dan berkembang lainnya untuk ikut terlibat dalam mengatasi perubahan iklim. Sementara di lain pihak, Rudd lebih fokus melaksanakannya di dalam negeri”. Sebenarnya faktor apakah yang membedakan upaya dan jangkauan lingkup penyebaran isu lingkungan kedua PM ini dalam memperjuangkan isu tersebut? Menurut kalian apakah kedua tindakan berbeda yang dilakukan oleh masing-masing PM ini cukup efektif untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan terutama masyarakat dalam negaranya sendiri?. Karena menurut saya perusahaan-perusahaan besar – seperti Tesco Supermarket dari Inggris atau pun Corporate Express dari Australia – yang seringkali ikut andil dalam pencemaran dan pengrusakan lingkungan dalam produksinya, tidak akan begitu saja setuju untuk mengurangi produksi mereka guna menurunkan emisi gas yang dianjurkan oleh pemerintah. Bagaimana tanggapan kalian terhadap hal ini?
Jawab :
Pada dasarnya Rudd lebih mengacu ke domestic karena sebelum terpilih menjadi PM, Rudd menggunakan isu lingkungan untuk menjadi senjata melawan Howard yang tidak terlalu mementingkan isu lingkungan. Sehingga Rudd mengkampanyekantentang isu lingkungan dan berusaha memenuhi janji-janjinya. Usaha Rudd ini efektif karena masyarakat Australia sangat mendukung program peratifikasian protocol Kyoto. Berbeda dengan Rudd, Brown beranggapan bahwa ancaman perubahan iklim juga mengancam Inggris karena dampak adri perubahan iklim tersebut akan menyebabkan banyak bencana di Inggris. Sehingga Brown lebih focus untuk mengajak negara-negara lain untuk menyukseskan konferensi iklim yang dilaksanakan di London. Jadi bisa disimpulkan bahwa hal-hal diatas merupakan dasar yang melatarbelakangi mengapa Rudd lebih focus ke dalam sedangkan Brown mengarah ke luar. Usaha keduanya bisa dibilang efektif karena banyaknya respon posotif yang didapatkan dari orang-orang yang termasuk dalam ruang lingkup cakupan mereka.
Pertanyaan Dania :
1. Menurut saya pertanyaan dari saudari Ulya Amaliya sangat bagus. Yaitu mengenai relasi antara kedua partai buruh ini. Karena hubungan kedua negara sangat dekat, Australia merupakan anggota dari persemakmuran Inggris. Dan dalam konstitusi Australia pun, Ratu Inggris masih memegang jabatan tertinggi yang diwakilkan oleh seorang Gubernur Jenderal (meskipun dalam prakteknya, gubernur jenderal hanya berperan sebagai simbol). Jadi apakah ada relasi antara partai buruh ini di kedua negara? Khususnya dalam isu lingkungan yang menjadi pokok bahasan utama paper ini.
2. Apakah kebijakan tiap perdana menteri mengenai isu global warming didukung oleh anggota legislative dari partainya masing-masing, (sehingga kalian bisa menyebutkan bahwa membandingkan kebijakan perdana menteri merupakan hal relevan bila ingin membandingkan partai politiknya)? Karena menurut saya, dalam pengambilan keputusan, umumnya seorang perdana menteri tidak bisa untuk tidak memerdulikan pendapat kelompok kepentingan yang belum tentu sejalan dengan kebijakan partainya. Namun demikian saya memang mengakui, bahwa secara umum partai buruh selalu mengangkat isu-isu minoritas seperti juga isu global warming ini.
Jawab :
1. Sama dengan jawaban pertanyaan Ulya nomor 1
2. Bila ditinjau dari kebijakan mengenai isu lingkungan, yaitu peratifikasian protocol kyoto, Rudd tentu mendapatkan dukungan dari parlemen. Karena selain itu isu yang memang ia angkat sebagai program kerjanya, penduduk setempat juga memberikan respo yang positif terhadap hal ini. Namun saat Rudd menetapkan kebijakan ekstrim berupa 40% pajak tambang ia mendapatkan penentangan dari parlemen. Hal ini disebabkan karena banyak pengusaha yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Sedangkan untuk Brown, karena kebijakannya lebih eksternal, tentunya tidak ada hambatan di parlemen. Terlebih lagi mengingat posisi Inggris yang penting di Eropa. Lalu sebagai bukti dari persetujuan parlemen Rudd mengadakan konferensi iklim di London yang dihadiri oleh petinggi negara dan ahli-ahli iklim seluruh dunia.
Wednesday, December 1, 2010
Jawaban Kelompok 3 Perbandingan Sistem Politik di Malaysia dan Lebanon
Pertanyaan
1. Apakah sebenarnya pembagian kekuasaan berdasarkan etnis di Lebanon sudah tepat dan efektif? Jika sudah kenapa? Jika belum, kemudian bentuk yang seperti apakah yang efektif? (Lutfi Purnahasna)
2. Di Malaysia, suku asli selalu memiliki kekuasaan lebih sehingga menjadi yang dominan. Keadaan Malaysia ‘dikuasai’ etnis melayu ini apakah sudah merupakan bentuk yang tepat? Dan membiarkan etnis lain hanya nrimo dengan keadaan seperti itu? (Lutfi Purnahasna)
3. Salah satu kesimpulan yang diajukan kelompok III ialah bahwa, “Pembagian kedudukan/posisi dalam pemerintahan Lebanon lebih terstruktur, dibandingkan Malaysia yang tidak terstruktur sehingga tetap terjadi dominasi dari etnis Melayu…”
Bukankah memang demikian struktur pemerintahan Malaysia (terdiri dari etnis Melayu), sesuai dengan Konstitusi Malaysia Pasal 153 dan konsep (rasialis) ‘Ketuanan Melayu’ yang telah diakui, bahkan sejak sebelum Malaysia berdiri sebagai suatu negara? (Ulya Amaliya)
4. Bagaimanakah peran pemerintah, NGO dan civil society dalam mengatasi problematika tersebut? (Luthfan Herdyanto)
5. Dengan latar belakang dari golongan-golongan tertentu tersebut apakah mereka kemudian membawa kepentingan golongannya dalam menjalankan roda pemerintahan di Lebanon? (Izzah Annisa)
6. Apakah kepentingan yang mereka bawa tersebut merupakan salah satu faktor tersendatnya efektivitas roda pemerintahan Lebanon yang berdasarkan perwakilan agama dalam struktur pemerintahan? (Izzah Annisa)
7. Faktor agama juga ikut berperan dalam bidang politik di Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar hukum serta aturan yang diterapkan di Malaysia didasarkan pada hukum Islam baik pada bidang politik, ekonomi, pendidikan dan sosial. Bagaimana tanggapan anda terhadap hal ini? (Izzah Annisa)
8. Bagaimana elit politik Lebanon memandang keberadaan Hizbullah ini, yang seolah-olah mencerminkan perlawanan mereka kepada Israel atas nama segenap bangsa dan negara ? (Mohammad Reyhanougy S)
9. Jika Melayu diberikan kursi politik dan ekonomi diberikan pada Cina, bagaimana sikap pemerintah malaysia pada etnis Cina dan etnis 3% yang lain? (Fauzia Gustarina Cempaka Timur)
10. Sebutkan 2 saja contoh diskriminasi rasial di malaysia dalam kehidupan sehari-hari! (Alvin Thias Aditya)
11. Krisis identitas, krisis integritas, krisis nasionalisme dan krisis budaya di Malaysia adalah beberapa faktor yang akan menjadi bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu di malaysia akibat dari tinggalnya etnis melayu,cina,dan india dalam satu wadah yang disebut negara malaysia. Apakah anda setuju dengan pendapat demikian? (Alvin Thias Aditya)
Jawaban
1. Ya, cara pembagian kekuasaan memang cara yang paling efektif untuk mencapai keadilan di Lebanon. Pembagian ini bukan berdasarkan perjanjian pada tahun 1943, akan tetapi berdasarkan peraturan yang sudah diformalkan kedalam dalam konstitusi pada tahun 1990. Dalam undang-undang yang baru tersebut, pembagiannya lebih jelas dan merata. Untuk masyarakat yang multietnis dan sangat mencintai etnis seperti Lebanon memang tidak ada pilihan lain yang lebih baik selain sistem pembagian kekuasaan. Sistem ini, adalah pilihan yang paling efektif dari semua sistem yang ada. Mungkin memang bukan yang terbaik, tapi apabila dibandingkan dengan sistem-sistem yang ada saat ini, pilihan inilah yang paling efektif.
2. Sebenarnya, Malaysia tidak ‘dikuasai’ oleh etnis Melayu. Lutfi mengatakan bahwa suku asli selalu memiliki kekuasaan di Malaysia. Nah, konteks kekuasaan tidak melulu kekuasaan dalam hal politik bukan? Seperti yang telah diketauhi, sumber kekuasaan juga dapat berasal dari uang. Dan kelompok Cina, meskipun menjadi minoritas di Malaysia dapat dikatakan memegang sebagian besar perekonomian di Malaysia. Dengan kata lain, kelompok Cina juga memiliki kekuasaan di bidang ekonomi. Dan paradigmanya, terdapat korelasi yang begitu erat antara ekonomi dan politik. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Secara sendirinya sesuai kemauan atau tidak, politik mempengaruhi ekonomi dan ekonomi juga mempengaruhi politik. Bahkan sebenarnya, alasan mengapa sistem kesultanan masih dipertahankan di Malaysia hingga sekarang adalah agar eksistensi etnis Melayu tidak hilang dan digantikan etnis Cina. Karena apabila harus bersaing dengan Cina dalam bidang ekonomi, realitas mengatakan bahwa kemungkinan besar etnis Melayu akan kalah. Dengan demikian, sebenarnya perspektif bahwa Malaysia dikuasai oleh etnis Melayu tidaklah benar.
3. Maksud kami dengan 'lebih terstruktur' adalah: sistem pembagian kekuasaan di Lebanon lebih terstruktur secara sistematis, maksudnya setiap kelompok agama diberikan jatah kursi di parlemen sebesar berapa persen. Juga sudah ditentukan siapa yang menjadi presiden, dan sebagainya. Sedangkan di Malaysia, memang tercantum dalam konstitusinya, seperti yang dikatakan Ulya pasal 153, bahwa etnis Melayu memang mendapatkan hak istimewa dalam politik dan pemerintahan. Namun hal ini menurut kami dirasa kurang begitu sistematis karena tidak ada pembagian yang jelas seberapa besar hak yang didapatkan oleh etnis Melayu dan bagaimana dengan etnis-etnis yang lain. Sehingga terus terjadi dominasi dari etnis Melayu dalam politik dan pemerintahan di Malaysia.
4. Baik pemerintah, NGO maupun civil society di Malaysia sebenarnya tentu menginginkan Malaysia yang harmonis. Di Malaysia sendiri terdapat suatu NGO yang bernama Malaysian Interfaith Network di mana NGO tersebut menyediakan wadah untuk berdialoh. Walaupun mengatasnamakan keyakinan namun tidak hanya agama yang menjadi prioritas NGO ini, akan tetapi juga masalah etnis. Tujuannya, tentu saja untuk meminimalisir sentimen antar etnis karena semua etnis dapat berpartisipasi dalam dialog ini.
Sementara itu, pemerintah Lebanon sudah memiliki peran yang cukup signifikan. Seperti pada saat Perdana Mentri dan Presiden Lebanon tahun 1943 membuat perjanjian untuk melakukan pembagian kekuasaan dengan tujuan mengurangi peluang terjadinya konflik antar etnik. Juga dapat dilihat melalui konstitusi 1990 yang memuat permbagian peran yang lebih jelas dan semua etnis mendapatkan hak dalam pemerintahan. Pembuatan konstitusi-konstitusi tersebut adalah salah satu contoh implementasi penanganan konflik oleh pemerintah.
5. Sampai sekarang kami belum menemukan sumber terpercaya yang menjelaskan secara detail apakah etnis yang berkuasa membawa kepentingan golongannya dalam pemerintahannya. Akan tetapi apabila melihat ciri-ciri yang ada;
- Jenis nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat Lebanon adalah nasionalisme qaumiyah, yaitu nasionalisme yang lebih kepada kesamaan etnis yang seringkali mengalahkan_nasionalisme_kebangsaan.
- Seperti yang telah dijelaskan di paper bahwa secara sosiologis masyarakat Lebanon merupakan masyakat yang sangat terpengaruh oleh etnis dalam kehidupannya dan kebiasaan ini cenderung dapat terbawa sampai pada saat kaum tersebut memimpin.
Jadi dengan melihat ciri-ciri tersebut menurut kami sangat sulit untuk mereka tidak membawa kepentingan kelompoknya dalam pemerintahan, mereka akan ada kecendrungan untuk lebih mementingkan kepentingan kelompok dan tidak netral. Namun di sisi lain, misalnya pemerintah, telah merasa membuat kebijakan yang adil dan tidak memihak. Masyarakat yang tidak memiliki hak dalam pemerintahan akan tetap saja merasa dirugikan dan dengan tidak adanya "kaum mereka" dalam pemerintahan akan menimbulkan kebencian yang kemudian tumbuh menjadi prasangka terhadap setiap kebijakan pemerintahan yang berkuasa.
6. Ya tentu saja, karena salah satu syarat pemerintahan yang sukses adalah pemerintahan yang memiliki legitimasi terhadap rakyatnya sedangkan pemerintahan lebanon pada saat ditetapkannya kesepakatan 1943 ini tidak. Buktinya seperti penjelasan dari Ibu Siti Mutiah pada web Rilis UGM yang telah kita sebutkan di paper, yaitu pembunuhan perdana menteri Riadh ul Solh dan meletusnya Perang Saudara tahun 1956. Jadi kesimpulannya tentu saja hal tersebut dapat menghambat keefektifan pemerintahan yang berjalan karena adanya berbagai macam konflik yang menimbulkan perang dan pemberontakan.
7. Agama, memang menjadi salah satu faktor yang krusial di semua negara termasuk Malaysia. Karena agama adalah kepercayaan yang paling dasar bagi mayoritas manusia. Di kelas ibu Illien dulu pernah dijelaskan bahwa ketika Inggris membagi kekuasaan antara Cina dengan Melayu (dengan Cina memiliki kuasa di bidang ekonomi dan Melayu di bidang politik) juga ditentukan bahwa agama resmi di Malaysia adalah agama Islam karena Islam adalah agama mayoritas masyarakat etnis Melayu. Dan sebagai agama resmi negara, tentu Islam mempengaruhi kehidupan sosial dan mungkin juga politik di Malaysia.
8. Ada elite politik yang mendukung hizbullah, namun juga ada elite politik yang kontra hizbullah. Di Lebanon sendiri Hizbullah memang memiiki peranan yang sangat penting karena dengan adanya Hizbullah memberikan "taring" bagi Lebanon dalam menghadapi Israel. Apabila menyinggung soal dukungan, Hizbullah mendapatkan dukungan dari elite politik dan rakyat di Lebanon yang kontra terhadap Lebanon. Serangan Juli-Agustus 2006 memperlihatkan kehebatan Hizbullah yang dapat memukul mundur pasukan Israel, sejumlah tank mutakhir milik Israel dihajar habis oleh peluru-peluru kendali yang paling mutakhir.(http://bataviase.co.id/node/199115)
9. Sebelumnya sudah ada kontrak sosial nasional yang dibentuk pada tahun 1957 ketika kemerdekaan, yang isinya adalah kesepakatan dan pengakuan untuk memberi orang pribumi Melayu hak-hak khusus dibandingkan etnis lain. Sebagai gantinya, etnis-etnis lain itu diberikan kewarganegaraan. Suka atau tidak suka, kesepakatan ini sudah ada dan tak dapat diganti. Ketika kelompok minoritas mulai protes dengan hak-hak istimewa pribumi Melayu, pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Setidaknya itulah yang dikatakan PM Najib Tun Razak. Bahkan ia mengatakan bahwa kesepakatan itulah penentu kelangsungan kehidupan Malaysia dan suka tidak suka harus dihormati.
10. Sejauh ini, diskriminasi di Malaysia memang dapat diminimalisirkan. Namun bukan berarti prilaku-prilaku diskriminatif tersebut hilang. Dalam kehidupan sehari-hari Malaysia, masih ditemukan beberapa tindakan diskriminatif. Misalkan saja, etnis Cina yang beberapa kali didiskriminasi oleh Melayu melalui peraturan-peraturan pemerintah yang lama kelamaan dirasa meminggirkan mereka di bidang ekonomi. Akan tetapi kaum yang paling sering menerima perlakuan diskriminatif adalah kaum hindraf atau kaum India. Berikut adalah beberapa contohnya:
- Di era Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad, kaum hindraf ini didiskriminasikan dalam hal politik. Kebebasan berekspresi mereka benar-benar ditekan. Partai yang mewakili kaum India dikatakan gagal memainkan peran untuk menuntut hak-hak yang lebih baik bagi kaum India.
- Mayoritas kaum Hindraf tidak memiliki kartu identitas (semacam KTP). Buruh-buruh India ini tidak memiliki sistem kartu identitas yang diwajibkan kepada seluruh rakyat Malaysia sehingga mereka berserah 100% kepada majikan ladang.
11. Ya, memang benar bahwa krisis identitas, krisis integritas, krisis nasionalisme dan krisis budaya di Malaysia adalah beberapa faktor yang dapat menjadi bom waktu. Namun kami tidak setuju dengan pendapat Alvin. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah, apabila Alvin mengatakan faktor-faktor tersebut ‘akan’ menjadi bom waktu, maka kami mengatakan bahwa faktor-faktor tersebut ‘dapat’ menjadi bom waktu. Masalah krisis identitas, integritas, nasionalisme dan budaya bukan hanya masalah yang dihadapi oleh Malaysia. Hampir semua bangsa di dunia menghadapi masalah tersebut dalam mempertahankan integrasi negaranya. Dan apakah hal tersebut akan menjadi bom waktu atau tidak, itu tergantung dengan pengelolaan konflik oleh masyarakat-masyarakat di negara tersebut.
Setiap negara pasti memiliki konflik, tanpa konflik justru bisa dikatakan negara tersebut abnormal. Yang diperhatikan adalah, bagaimana konflik-konflik tersebut dapat dimanajemenkan sehingga tidak berubah menjadi kekerasan.
1. Apakah sebenarnya pembagian kekuasaan berdasarkan etnis di Lebanon sudah tepat dan efektif? Jika sudah kenapa? Jika belum, kemudian bentuk yang seperti apakah yang efektif? (Lutfi Purnahasna)
2. Di Malaysia, suku asli selalu memiliki kekuasaan lebih sehingga menjadi yang dominan. Keadaan Malaysia ‘dikuasai’ etnis melayu ini apakah sudah merupakan bentuk yang tepat? Dan membiarkan etnis lain hanya nrimo dengan keadaan seperti itu? (Lutfi Purnahasna)
3. Salah satu kesimpulan yang diajukan kelompok III ialah bahwa, “Pembagian kedudukan/posisi dalam pemerintahan Lebanon lebih terstruktur, dibandingkan Malaysia yang tidak terstruktur sehingga tetap terjadi dominasi dari etnis Melayu…”
Bukankah memang demikian struktur pemerintahan Malaysia (terdiri dari etnis Melayu), sesuai dengan Konstitusi Malaysia Pasal 153 dan konsep (rasialis) ‘Ketuanan Melayu’ yang telah diakui, bahkan sejak sebelum Malaysia berdiri sebagai suatu negara? (Ulya Amaliya)
4. Bagaimanakah peran pemerintah, NGO dan civil society dalam mengatasi problematika tersebut? (Luthfan Herdyanto)
5. Dengan latar belakang dari golongan-golongan tertentu tersebut apakah mereka kemudian membawa kepentingan golongannya dalam menjalankan roda pemerintahan di Lebanon? (Izzah Annisa)
6. Apakah kepentingan yang mereka bawa tersebut merupakan salah satu faktor tersendatnya efektivitas roda pemerintahan Lebanon yang berdasarkan perwakilan agama dalam struktur pemerintahan? (Izzah Annisa)
7. Faktor agama juga ikut berperan dalam bidang politik di Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar hukum serta aturan yang diterapkan di Malaysia didasarkan pada hukum Islam baik pada bidang politik, ekonomi, pendidikan dan sosial. Bagaimana tanggapan anda terhadap hal ini? (Izzah Annisa)
8. Bagaimana elit politik Lebanon memandang keberadaan Hizbullah ini, yang seolah-olah mencerminkan perlawanan mereka kepada Israel atas nama segenap bangsa dan negara ? (Mohammad Reyhanougy S)
9. Jika Melayu diberikan kursi politik dan ekonomi diberikan pada Cina, bagaimana sikap pemerintah malaysia pada etnis Cina dan etnis 3% yang lain? (Fauzia Gustarina Cempaka Timur)
10. Sebutkan 2 saja contoh diskriminasi rasial di malaysia dalam kehidupan sehari-hari! (Alvin Thias Aditya)
11. Krisis identitas, krisis integritas, krisis nasionalisme dan krisis budaya di Malaysia adalah beberapa faktor yang akan menjadi bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu di malaysia akibat dari tinggalnya etnis melayu,cina,dan india dalam satu wadah yang disebut negara malaysia. Apakah anda setuju dengan pendapat demikian? (Alvin Thias Aditya)
Jawaban
1. Ya, cara pembagian kekuasaan memang cara yang paling efektif untuk mencapai keadilan di Lebanon. Pembagian ini bukan berdasarkan perjanjian pada tahun 1943, akan tetapi berdasarkan peraturan yang sudah diformalkan kedalam dalam konstitusi pada tahun 1990. Dalam undang-undang yang baru tersebut, pembagiannya lebih jelas dan merata. Untuk masyarakat yang multietnis dan sangat mencintai etnis seperti Lebanon memang tidak ada pilihan lain yang lebih baik selain sistem pembagian kekuasaan. Sistem ini, adalah pilihan yang paling efektif dari semua sistem yang ada. Mungkin memang bukan yang terbaik, tapi apabila dibandingkan dengan sistem-sistem yang ada saat ini, pilihan inilah yang paling efektif.
2. Sebenarnya, Malaysia tidak ‘dikuasai’ oleh etnis Melayu. Lutfi mengatakan bahwa suku asli selalu memiliki kekuasaan di Malaysia. Nah, konteks kekuasaan tidak melulu kekuasaan dalam hal politik bukan? Seperti yang telah diketauhi, sumber kekuasaan juga dapat berasal dari uang. Dan kelompok Cina, meskipun menjadi minoritas di Malaysia dapat dikatakan memegang sebagian besar perekonomian di Malaysia. Dengan kata lain, kelompok Cina juga memiliki kekuasaan di bidang ekonomi. Dan paradigmanya, terdapat korelasi yang begitu erat antara ekonomi dan politik. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Secara sendirinya sesuai kemauan atau tidak, politik mempengaruhi ekonomi dan ekonomi juga mempengaruhi politik. Bahkan sebenarnya, alasan mengapa sistem kesultanan masih dipertahankan di Malaysia hingga sekarang adalah agar eksistensi etnis Melayu tidak hilang dan digantikan etnis Cina. Karena apabila harus bersaing dengan Cina dalam bidang ekonomi, realitas mengatakan bahwa kemungkinan besar etnis Melayu akan kalah. Dengan demikian, sebenarnya perspektif bahwa Malaysia dikuasai oleh etnis Melayu tidaklah benar.
3. Maksud kami dengan 'lebih terstruktur' adalah: sistem pembagian kekuasaan di Lebanon lebih terstruktur secara sistematis, maksudnya setiap kelompok agama diberikan jatah kursi di parlemen sebesar berapa persen. Juga sudah ditentukan siapa yang menjadi presiden, dan sebagainya. Sedangkan di Malaysia, memang tercantum dalam konstitusinya, seperti yang dikatakan Ulya pasal 153, bahwa etnis Melayu memang mendapatkan hak istimewa dalam politik dan pemerintahan. Namun hal ini menurut kami dirasa kurang begitu sistematis karena tidak ada pembagian yang jelas seberapa besar hak yang didapatkan oleh etnis Melayu dan bagaimana dengan etnis-etnis yang lain. Sehingga terus terjadi dominasi dari etnis Melayu dalam politik dan pemerintahan di Malaysia.
4. Baik pemerintah, NGO maupun civil society di Malaysia sebenarnya tentu menginginkan Malaysia yang harmonis. Di Malaysia sendiri terdapat suatu NGO yang bernama Malaysian Interfaith Network di mana NGO tersebut menyediakan wadah untuk berdialoh. Walaupun mengatasnamakan keyakinan namun tidak hanya agama yang menjadi prioritas NGO ini, akan tetapi juga masalah etnis. Tujuannya, tentu saja untuk meminimalisir sentimen antar etnis karena semua etnis dapat berpartisipasi dalam dialog ini.
Sementara itu, pemerintah Lebanon sudah memiliki peran yang cukup signifikan. Seperti pada saat Perdana Mentri dan Presiden Lebanon tahun 1943 membuat perjanjian untuk melakukan pembagian kekuasaan dengan tujuan mengurangi peluang terjadinya konflik antar etnik. Juga dapat dilihat melalui konstitusi 1990 yang memuat permbagian peran yang lebih jelas dan semua etnis mendapatkan hak dalam pemerintahan. Pembuatan konstitusi-konstitusi tersebut adalah salah satu contoh implementasi penanganan konflik oleh pemerintah.
5. Sampai sekarang kami belum menemukan sumber terpercaya yang menjelaskan secara detail apakah etnis yang berkuasa membawa kepentingan golongannya dalam pemerintahannya. Akan tetapi apabila melihat ciri-ciri yang ada;
- Jenis nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat Lebanon adalah nasionalisme qaumiyah, yaitu nasionalisme yang lebih kepada kesamaan etnis yang seringkali mengalahkan_nasionalisme_kebangsaan.
- Seperti yang telah dijelaskan di paper bahwa secara sosiologis masyarakat Lebanon merupakan masyakat yang sangat terpengaruh oleh etnis dalam kehidupannya dan kebiasaan ini cenderung dapat terbawa sampai pada saat kaum tersebut memimpin.
Jadi dengan melihat ciri-ciri tersebut menurut kami sangat sulit untuk mereka tidak membawa kepentingan kelompoknya dalam pemerintahan, mereka akan ada kecendrungan untuk lebih mementingkan kepentingan kelompok dan tidak netral. Namun di sisi lain, misalnya pemerintah, telah merasa membuat kebijakan yang adil dan tidak memihak. Masyarakat yang tidak memiliki hak dalam pemerintahan akan tetap saja merasa dirugikan dan dengan tidak adanya "kaum mereka" dalam pemerintahan akan menimbulkan kebencian yang kemudian tumbuh menjadi prasangka terhadap setiap kebijakan pemerintahan yang berkuasa.
6. Ya tentu saja, karena salah satu syarat pemerintahan yang sukses adalah pemerintahan yang memiliki legitimasi terhadap rakyatnya sedangkan pemerintahan lebanon pada saat ditetapkannya kesepakatan 1943 ini tidak. Buktinya seperti penjelasan dari Ibu Siti Mutiah pada web Rilis UGM yang telah kita sebutkan di paper, yaitu pembunuhan perdana menteri Riadh ul Solh dan meletusnya Perang Saudara tahun 1956. Jadi kesimpulannya tentu saja hal tersebut dapat menghambat keefektifan pemerintahan yang berjalan karena adanya berbagai macam konflik yang menimbulkan perang dan pemberontakan.
7. Agama, memang menjadi salah satu faktor yang krusial di semua negara termasuk Malaysia. Karena agama adalah kepercayaan yang paling dasar bagi mayoritas manusia. Di kelas ibu Illien dulu pernah dijelaskan bahwa ketika Inggris membagi kekuasaan antara Cina dengan Melayu (dengan Cina memiliki kuasa di bidang ekonomi dan Melayu di bidang politik) juga ditentukan bahwa agama resmi di Malaysia adalah agama Islam karena Islam adalah agama mayoritas masyarakat etnis Melayu. Dan sebagai agama resmi negara, tentu Islam mempengaruhi kehidupan sosial dan mungkin juga politik di Malaysia.
8. Ada elite politik yang mendukung hizbullah, namun juga ada elite politik yang kontra hizbullah. Di Lebanon sendiri Hizbullah memang memiiki peranan yang sangat penting karena dengan adanya Hizbullah memberikan "taring" bagi Lebanon dalam menghadapi Israel. Apabila menyinggung soal dukungan, Hizbullah mendapatkan dukungan dari elite politik dan rakyat di Lebanon yang kontra terhadap Lebanon. Serangan Juli-Agustus 2006 memperlihatkan kehebatan Hizbullah yang dapat memukul mundur pasukan Israel, sejumlah tank mutakhir milik Israel dihajar habis oleh peluru-peluru kendali yang paling mutakhir.(http://bataviase.co.id/node/199115)
9. Sebelumnya sudah ada kontrak sosial nasional yang dibentuk pada tahun 1957 ketika kemerdekaan, yang isinya adalah kesepakatan dan pengakuan untuk memberi orang pribumi Melayu hak-hak khusus dibandingkan etnis lain. Sebagai gantinya, etnis-etnis lain itu diberikan kewarganegaraan. Suka atau tidak suka, kesepakatan ini sudah ada dan tak dapat diganti. Ketika kelompok minoritas mulai protes dengan hak-hak istimewa pribumi Melayu, pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Setidaknya itulah yang dikatakan PM Najib Tun Razak. Bahkan ia mengatakan bahwa kesepakatan itulah penentu kelangsungan kehidupan Malaysia dan suka tidak suka harus dihormati.
10. Sejauh ini, diskriminasi di Malaysia memang dapat diminimalisirkan. Namun bukan berarti prilaku-prilaku diskriminatif tersebut hilang. Dalam kehidupan sehari-hari Malaysia, masih ditemukan beberapa tindakan diskriminatif. Misalkan saja, etnis Cina yang beberapa kali didiskriminasi oleh Melayu melalui peraturan-peraturan pemerintah yang lama kelamaan dirasa meminggirkan mereka di bidang ekonomi. Akan tetapi kaum yang paling sering menerima perlakuan diskriminatif adalah kaum hindraf atau kaum India. Berikut adalah beberapa contohnya:
- Di era Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad, kaum hindraf ini didiskriminasikan dalam hal politik. Kebebasan berekspresi mereka benar-benar ditekan. Partai yang mewakili kaum India dikatakan gagal memainkan peran untuk menuntut hak-hak yang lebih baik bagi kaum India.
- Mayoritas kaum Hindraf tidak memiliki kartu identitas (semacam KTP). Buruh-buruh India ini tidak memiliki sistem kartu identitas yang diwajibkan kepada seluruh rakyat Malaysia sehingga mereka berserah 100% kepada majikan ladang.
11. Ya, memang benar bahwa krisis identitas, krisis integritas, krisis nasionalisme dan krisis budaya di Malaysia adalah beberapa faktor yang dapat menjadi bom waktu. Namun kami tidak setuju dengan pendapat Alvin. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah, apabila Alvin mengatakan faktor-faktor tersebut ‘akan’ menjadi bom waktu, maka kami mengatakan bahwa faktor-faktor tersebut ‘dapat’ menjadi bom waktu. Masalah krisis identitas, integritas, nasionalisme dan budaya bukan hanya masalah yang dihadapi oleh Malaysia. Hampir semua bangsa di dunia menghadapi masalah tersebut dalam mempertahankan integrasi negaranya. Dan apakah hal tersebut akan menjadi bom waktu atau tidak, itu tergantung dengan pengelolaan konflik oleh masyarakat-masyarakat di negara tersebut.
Setiap negara pasti memiliki konflik, tanpa konflik justru bisa dikatakan negara tersebut abnormal. Yang diperhatikan adalah, bagaimana konflik-konflik tersebut dapat dimanajemenkan sehingga tidak berubah menjadi kekerasan.
Subscribe to:
Posts (Atom)